Dewanggaumroh.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut bahwa dirinya memiliki sesi pembicaraan yang positif bersama Menteri haji dan Umroh (Menhaj) Arab Saudi. 

Menhaj Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah memberikan apresiasi atas gagasan-gagasan yang direncanakan Indonesia untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Hal ini disebutkan langsung oleh Menag Nasaruddin Umar saat dirinya tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta usai melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi pada Selasa (26/11/2024).

Nasaruddin menjelaskan bahwa Tawfiq di luar dugaan, ternyata sangat mengapresiasi terhadap planning-planning yang direncanakan tahun ini. 

Selain itu, Tawfiq juga mengapresiasi Pak Presiden Prabowo yang membentuk badan khusus (Badan Penyelenggara Haji) serta ditambah dengan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Menteri Agama.

Menag juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

Oleh sebab itu, Menteri Haji dan timnya di Arab Saudi siap untuk memberikan perhatian khusus kepada Indonesia.

Poin yang dibahas yaitu terkait permintaan tambahan petugas haji. Hal ini karena jamaah haji dari Indonesia banyak yang senior dan lanjut usia, tentunya hal itu membutuhkan bantuan baik dari tenaga medis hingga tenaga personal.

Menag juga meminta agar jamaah haji Indonesia tidak ditempatkan di Mina Jadid tetapi ditempatkan di Mina. Catatannya adalah seluruh persyaratan harus dilakukan.

Dari segi transportasi, Menag mengungkapkan bahwa Menteri Haji Arab Saudi mengapresiasi perubahan sistem dari muassasah ke syarikah dengan harapan dapat memberikan layanan lebih baik kepada jamaah haji.

Tentunya semua proses seleksi pihak terkait akan dilakukan secara transparan melalui sistem yang ditetapkan.

Kementerian Agama konsisten menerapkan regulasi dan sistem yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih adil, sehat, lancar, dan transparan.

Rencana kerja ini akan dilengkapi dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Haji dan DPR Komisi VIII untuk menyepakati kebijakan dan persyaratan yang dibutuhkan.

“Januari awal nanti ada ketentuannya yang itu sudah ada MoU. Maka itu kami juga akan menyelesaikan sesegera mungkin antara Kementerian Agama, BPH, dan DPR Komisi VIII, terutama untuk menentukan segala sesuatu yang dipersyaratkan,” ungkap Menag.

Sumber : Kemenag

Foto : Doc Dewangga