Dewanggaumroh.com - Jelang musim haji 2025, ada himbauan untuk warga Indonesia terkait dengan penggunaan visa.

Warga Indonesia diminta untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Hal ini disampaikan langsung oleh Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah.

KJRI dalam keterangan resminya pada Selasa (15/04/25) mengungkapan bahwa ketentuan terhadap jenis visa untuk bisa melaksanakan ibadah haji bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan lancar, aman, dan nyaman.

Ada enam jenis praktik haji berdasarkan visa. Pertama, haji reguler atau haji khusus, yaitu ibadah haji yang dikelola pemerintah Indonesia berdasarkan kuota resmi Arab Saudi.

Kedua, haji mujamalah atau haji atas undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Penyelenggaraan haji ini berdasarkan undangan resmi dari Pemerintah Arab Saudi dan seluruh pengelolaanya dilakukan oleh Arab Saudi.

Ketiga, haji furoda yaitu haji yang mendapat undangan pemberian visa dari pemerintah Arab saudi. Haji furoda merupakan undangan resmi dari Pemerintah Arab saudi dalam bentuk visa haji yang diterbitkan setelah calon haji jamaah membeli paket haji melalui aplikasi Nusuk. Jenis haji ini dikelola oleh penyedia layanan resmi yang ditunjuk Kerajaan Arab Saudi.

Keempat, fasilitas haji dakhili yang diberikan kepada warga lokal, baik penduduk Arab Saudi maupun warga negara asing yang yang tinggal di sana.

Menurut KJRI, terjadinya praktik jual beli fasilitas haji dakhili kepada WnI di luar Arab Saudi. Modusnya WNI datang ke Saudi beberapa bulan sebelum haji, kemudian setelah mendapatkan visa kerja, WNI kembali ke Indonesia dan membeli paket haji melalui aplikasi Nusuk.

Sebenarnya sah digunakan dalam berhaji, akan tetapi dalam beberapa kasus, para sponsor pemberi kerja melakukan ingkar janji, sehingga jamaah mengalami kesulitan saat akan kembali ke Indonesia.

Kelima, jenis haji yang menggunakan visa musiman, yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk menjadi pekerja musiman yang membantu pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi, visa ini tidak boleh ditawarkan sebagai paket haji karena tidak sah menurut hukum dan aturan pemerintah Arab Saudi.