Dewanggaumroh.com - Gagasan pelaksanaan ibadah haji dan umroh melalui jalur laut mendapat penolakan dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah secara resmi membahas atau mempertimbangkan opsi tersebut.

"Kami memang belum melakukan kajian mengenai efisiensi biaya, waktu tempuh, dan berbagai pertimbangan lainnya," ungkap Irfan saat dikonfirmasi pada Minggu (13/7/2025).

Sebelumnya, ide penggunaan moda transportasi laut untuk haji dan umroh sempat disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, usai kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Arab Saudi. 

Namun, Irfan menegaskan bahwa BP Haji, sebagai lembaga yang akan mengelola penyelenggaraan haji mulai 2026, tidak akan memberikan tanggapan resmi terhadap wacana tersebut.

"Sampai saat ini belum ada pembahasan ke arah sana. Fokus kami masih pada hal-hal yang sudah menjadi prioritas. Jadi tidak akan ada pernyataan resmi karena memang belum ada diskusi terkait hal itu," tegasnya.

Sikap penolakan juga ditegaskan oleh Tenaga Ahli BP Haji, Ichsan Marsha. Menurutnya, ide penggunaan kapal laut tidak sejalan dengan prinsip peningkatan layanan bagi jamaah.

"Benar, BP Haji menolak skema keberangkatan haji melalui jalur laut," kata Ichsan saat berada di Padang, Sabtu (12/7/2025).

Ia menilai, perjalanan laut justru berpotensi memperpanjang durasi perjalanan dan menyulitkan rencana pemerintah dalam memangkas masa tinggal jamaah di Arab Saudi dari 40 hari menjadi hanya 30 hari. Selain itu, ia menyebutkan bahwa ide tersebut tidak selaras dengan arahan Presiden Prabowo.

“Kalau dipaksakan, usulan kapal laut ini bisa mengganggu target awal kita, yakni menurunkan biaya haji dan mengurangi durasi tinggal jemaah di Tanah Suci,” jelas Ichsan.